Pengelola Radio Komunitas di Sumbar Minta PP Penyiaran Direvisi

TEMPO Interaktif, Padang:Pengelola radio komunitas di Sumatera Barat meminta pemerintah untuk merevisi sejumlah pasal dalam Peraturan Pemerintah No. 51/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.


Pasal-pasal yang perlu direvisi antara lain, soal keharusan mengajukan izin kepada Menteri Komunikasi dan
Informasi, perpanjangan kelayakan penyiaran selama 30
hari, dan radius siaran dibatasi maksimum 2,5 km dari
lokasi pemancar.

Selain itu, juga aturan tentang bahasa pengantar utama
harus bahasa Indonesia, seluruh modal usaha berasal
dari anggota komunitas, serta tidak jelasnya aturan
tentang larangan iklan atau siaran komersial dan
membolehkan iklan layanan masyarakat.

Nurhayati Kahar, Pengurus Jaringan Radio Komunitas
Sumatera Barat, menilai aturan tentang pengurusan perpanjangan izin selama 30 hari, dan pembatasan radius siaran maksimum 2,5 km sangat menyulitkan.

“Di daerah terpencil yang penduduknya terpencar-pencar
seperti banyak desa di pedalaman Papua atau di
Sumatera Barat sendiri, aturan tersebut jelas tidak masuk akal,” kata dia, Senin (19/12).

Pengelola radio komunitas ‘Suara Perempuan Pariaman’ itu, juga mempertanyakan keharusan radio komunitas menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama. Menurutnya, ciri khas radio komunitas adat adalah menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar utama. Aturan ini jelas akan menghilangkan ciri khas radio komunitas.

Hendri, Pengelola Kuranji FM, radio komunitas budaya Pauh, mengungkapkan, dengan dipegangnya izin
pendirian radio komunitas oleh Menteri dan bukan lagi
oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bertentangan
dengan Undang-Undang No. 32/2002 tentang Penyiaran.

“Dalam peraturan baru ini fungsi KPI sebagai lembaga
independen hanya administratif atau tukang pos dan
bukan lagi sebagai penentu kebijakan perizinan
penyiaran,” katanya.

Jaringan Radio Komunitas Sumatera Barat (JRKSB) memiliki 34 anggota radio komunitas. Di antaranya radio kumunitas masyarakat adat, Nagari, pengrajin sulaman bordir, kampus, sekolah, dan masjid. Di luar jaringan ini diperkirakan masih terdapat sedikitnya 30 radio komunitas lainnya.

Ketua KPI Daerah Sumatra Barat, Ferry Zen mengatakan, para pengelola radio komunitas memiliki waktu dua bulan untuk mengajukan revisi, karena pelaksanaan peraturan ini ditunda dua bulan. Febrianti

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s